Teknik komunikasi

Politik: Tentang bendera GAM di aceh

BANDA ACEH - Mantan menteri Pertahanan GAM, Zakaria Samanyang akrab disapa “Apa Karya” kembali berkomentar tentang bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh yang saat ini mencuat dan santer dibincangkan kembali.

Menurutnya, bendera bukanlah hal penting yang harus diurus legislatif atau eksekutif Aceh saat ini. “Soal kesejahteraan masyarakat Aceh jauh lebih penting daripada persoalan tersebut,” kata Apa Karya.

Hal itu disampaikan Apa Karya saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (10/5). Kedatangan Apa Karya dalam rangka silaturahmi yang disambut langsung oleh Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia H Sjamsul Kahar, Sekretaris Redaksi Bukhari M Ali, Waredpel Zainal Arifin, dan Redaktur Polkam, Yocerizal.

“Bagi lon, bendera kon hana galak, tapi ureung Aceh utamakan pruet dilee. Keupeu bendera meunyoe pruet ureung Aceh mantong deuk, kon tacok tatiek lam parek keudeh/Saya bukan tidak suka dengan bendera, tapi orang Aceh harus kita utamakan dulu masalah perut (kesejahteraan)-nya. Untuk apa bendera kalau orang Aceh masih lapar, ambil lempar ke parit saja,” kata Apa Karya.

Salah satu Tuha Peuet Partai Aceh ini tidak menampik bahwa bendera dan lambang Aceh adalah salah satu yang diamanahkan dalam MoU Helsinki yang telah diproduk dalam sebuah regulasi yakni Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Tapi, menurutnya, masalah tersebut masih bisa dimusyawarahkan setelah semua keinginan masyarakat Aceh terpenuhi. “Meunyoe rakyat Aceh ka seunang, peu bandira ta keuneuk peu’ek, peu bandira cap bak jok, peu cap Kakbah, silakan saja. Yang peunteng beusijahtra dilee ureung Aceh/Kalau rakyat Aceh sudah senang, apa pun bendera yang ingin kita kibarkan, apakah dia bendera cap pohon ijuk atau cap Kakbah, silakan saya. Yang penting, orang Aceh sejahtera lebih dulu,” kata Apa Karya.

Terkait permintaan Wapres Jusuf Kalla agar bendera Bintang Bulan diubah, Apa Karya mengatakan memang itu adalah hal yang harus dijalankan, lantaran ada undang-undang yang mengatur persoalan tersebut. Apa Karya yakin, permasalahan bendera Aceh akan terus berpolemik jika tidak mau diubah sedikit pun seperti permintaan Wapres JK. “Jakarta pasti han dibie meunyoe hana taubah, aleuh nyan jak tanyoe ta ubah nyoe ta ubah jeh, man kon ka lagei buet aneuk miet. Man kiban chit, bek lei that tapike soai nyan, masalah kesejahteraan dilee yang peunteng,” sebut Apa Karya.

Dalam kesempatan itu, Apa Karya juga menegaskan, keinginan dirinya untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017, bukan murni keinginan pribadinya, melainkan keinginan masyarakat yang menaruh harapan padanya.

Apa Karya mengaku, selama ini malu lantaran tak ada perubahan yang signifikan terhadap Aceh pascadamai. “Sudah sekian lama, apa yang kita rasakan, semuanya jauh dari harapan. Ini yang menjadi motivasi saya, jika diberikan izin oleh Allah saya akan mewujudkan apa yang diminta masyarakat Aceh, semampu saya,” ujar Apa Karya.

Ditanya bagaimana jika dalam pilkada nanti ia tak mendulang banyak suara atau kalah, Apa Karya menegaskan tak mau mengambil pusing terkait itu. Jika kalah, ia justru menganggap dirinya tetap menang. “Meunyoe talo, lon ka meunang, lon ka glah ngon ureung Aceh. Laju tawoe u gampong, nyompat nanggroe lon pulang, tameulakei nyang get keu Aceh. Meunyoe lon chit hana sapeu, peng hana, pengalaman pih tan, tapi lon nawaitu lillahi ta’ala demi kepentingan Aceh nyoe,” pungkas Apa Karya berbahasa Aceh. (dan)