Rabu, 18 Mei 2016

Teknik komunikasi

Populasi dan Sampel

1. Pengertian populasi

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. (Djawranto, 1994 : 420).

2. Pengertian Sampel

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti (Djarwanto, 1994:43). Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

3. Kriteria Sampel

Ada dua kriteria sampel yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk mengurangi hasil peneliian yang bias.

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2003: 96). Sedangkan yang dimaksud dengan Kriteria eksklusi adalah meng-hilangkan/mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu (Nursalam, 2003: 97).

Sebab-sebab yang dipertimbangkan dalam menentukan kriteria ekslusi antara lain: a. subjek mematalkan kesediannya untuk menjadi responden penelitian, dan b. subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan.

4. Teknik pengambilan sampel

a. Pengertian teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagaian dari populasi tsb. kemudian diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi). Hubungan populasi, sample, teknik sampling, dan generasi dapat digambarkan sebagai berikut:


Diagram Populasi dan Sampel
Diagram Populasi dan Sampel


b. Manfaat sampling

1) Menghemat beaya penelitian.
2) Menghemat waktu untuk penelitian.
3) Dapat menghasilkan data yang lebih akurat.
4) Memperluas ruang lingkup penlitian.

c. Syarat-syarat teknik sampling

Teknik sampling boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi.

d Jenis-jenis teknik sampling

1) Teknik sampling secara probabilitas
Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

Teknik sampling semacam ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
a) Teknik sampling secara rambang sederhana.
Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian.

b) Teknik sampling secara sistematis (systematic sampling).
Prosedur ini berupa penarikan sample dengan cara mengambil setiap kasus (nomor urut) yang kesekian dari daftar populasi.

c) Teknik sampling secara rambang proportional.
Jika populasi terdiri dari subpopulasi-subpopulasi maka sample penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Adapun cara peng-ambilan- nya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis.

d) Teknik sampling secara rambang bertingkat.
Bila subpoplulasi-subpopulasi sifatnya bertingkat, cara peng-ambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proportional.

e) Teknik sampling secara kluster (cluster sampling)
Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah, berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sample semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling.


2) Teknik sampling secara nonprobabilitas.
Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sample yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Beberapa jenis atau cara penarikan sampel secara nonprobabilitas adalah sebagai berikut.
a) Puposive sampling atau judgmental sampling
Penarikan sampel secara puposif merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memiih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang dietapkan peneliti.

b) Snow-ball sampling (penarikan sample secara bola salju).
Penarikan sample pola ini dilakukan dengan menentukan sample pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sample pertama, sample ketiga ditentukan berdasarkan informasi dari sample kedua, dan seterusnya sehingga jumlah sample semakin besar, seolah-olah terjadi efek bola salju.

c) Quota sampling (penarikan sample secara jatah).
Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sample penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data.

d) Accidental sampling atau convenience sampling
Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan.


4. Penentuan Jumlah Sampel
Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar, dengan maksud meng-hemat waktu, biaya, dan tenaga, penelitili tidak meneliti seluruh anggota populasi. Bila peneliti bermaksud meneliti sebagian dari populasi saja (sampel), pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistika dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel semakin menggambarkan keadaan populasi (Sukardi, 2004 : 55).

Selain berdasarkan ketentuan di atas perlu pula penentuan jumlah sampel dikaji dari karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah.



Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michael (Sukardi, 2004 : 55). Dengan menggunakan rumus tertentu (lihat Sukardi, 2004 : 55-56), Isaac dan Michael memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 – 100.000.

Rabu, 11 Mei 2016

Politik di arab

Arab Saudi - Antara Modern dan Dogmatis

Wahabisme adalah agama negara di Arab Saudi. Segalanya harus berdasarkan paham itu. Banyak pakar Islam mengkritik sistem itu. Sementara di Arab Saudi kritik tidak dimengerti.
Daftar larangan di Arab Saudi sangat panjang. Musium tidak ada, demikian halnya dengan bioskop, teater, pameran mode atau perayaan umum. Perempuan tidak boleh menyetir mobil, dan tidak boleh meninggalkan rumah sendirian. Pemisahan antara jenis kelamin menguasai kehidupan umum. Penyebabnya Wahabisme, agama negara di Arab Saudi.
Pelaksanaan peraturan ini, juga larangan-larangan lain, dipastikan polisi agama yang disebut Mutaw'a. Legitimasinya diperoleh dari kitab Al Quran. Jika Mutaw'a menemukan pelanggaran di muka umum, mereka bisa memberikan peringatan, atau mengadukannya kepada polisi.
"Pihak pengambil keputusan di Riad berpendapat, tugas Mutaw'a bisa dilandasi dengan adanya lokasi-lokasi suci Islam di negara itu," kata pakar Islam asal Mesir, Mu'men Al-Mohammady. Dengan argumentasi sama Arab Saudi membenarkan status istimewanya, yang membebaskannya dari keharusan menganut model negara modern, yang umum di dunia.
Partai-Partai Dilarang
Berdasarkan keyakinan ini, partai-partai politik dilarang. Di Arab Saudi juga tidak ada parlemen yang dipilih. Yang ada hanya permusyawaratan yang memberikan nasehat, yaitu Syura, yang mendampingi raja dan keluarganya.
Seorang mantan anggota Syura, Mohammad Al Zulfa tidak melihat adanya pembatasan kebebasan pribadi jika partai politik dilarang. "Walaupun partai-partai politik dan organisasi tidak ada di Arab Saudi, ada warga yang dulu jadi anggota dalam partai-partai berpaham pan-arabisme, misalnya sayap partai Baath di Irak dan Suriah." Al Zulfa menjelaskan lebih jauh lagi. Di Arab Saudi orang bisa "mengatakan pendapat di kafe-kafe dan dalam pertemuan, tanpa harus merasa takut. Kebebasan ini jelas sebih besar daripada diSuriah atau di Irak di bawah kekuasaan Baath“.
Keinginan Demokrasi Bisa Dihukum
Pakar politik Abdul Aly Razaky tidak sependapat. Ia kenal sejumlah kasus, di mana seruan akan adanya reformasi diganjar dengan hukuman berat. Misalnya, dokter Sa'du Al-Mukhtar divonis hukuman penjara 30 tahun, dan 30 tahun tahanan rumah. Menurut Razaky, Al Mukhtar dianggap bersalah karena mengorganisir pertemuan, di mana reformasi dibicarakan dan dijelaskan. Pertemuan itu seyogyanya berlanjut pada pembentukan partai-partai politik di Arab Saudi.
Mantan anggota Syura, Al Zulfa setidaknya mengakui, bahwa "masyarakat Arab Saudi konservatif dan bersikap menolak segala sesuatu yang baru." Jadi bukanlah tugas ringan untuk meyakinkan orang-orang berhaluan keras di masyarakat itu, akan pentingnya perubahan.
Abad Ke Tujuh Jadi Panutan
Pakar Islam Al Mohammady menuduh kaum Wahabi ingin sepenuhnya meniru situasi hidup di jaman abad ke tujuh sampai serinci mungkin. "Tanpa menghiraukan konteks sejarah, mereka ingin mengadakan kembali situasi seperti di tahun meninggalnya Nabi Muhammad, dan menjadikannya model negara," begitu Mohammady. Ia menambahkan, di balik itu ada minat berkuasa. Keluarga raja Arab Saudi menyadari, bahwa nasib monarki tergantung pada citra tradisional kerajaan sebagai pusat hukum Syariah.
Politik: Tentang bendera GAM di aceh




BANDA ACEH - Mantan menteri Pertahanan GAM, Zakaria Samanyang akrab disapa “Apa Karya” kembali berkomentar tentang bendera Bintang Bulan sebagai bendera Aceh yang saat ini mencuat dan santer dibincangkan kembali.
Menurutnya, bendera bukanlah hal penting yang harus diurus legislatif atau eksekutif Aceh saat ini. “Soal kesejahteraan masyarakat Aceh jauh lebih penting daripada persoalan tersebut,” kata Apa Karya.
Hal itu disampaikan Apa Karya saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia di Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (10/5). Kedatangan Apa Karya dalam rangka silaturahmi yang disambut langsung oleh Pemimpin Umum Harian Serambi Indonesia H Sjamsul Kahar, Sekretaris Redaksi Bukhari M Ali, Waredpel Zainal Arifin, dan Redaktur Polkam, Yocerizal.
“Bagi lon, bendera kon hana galak, tapi ureung Aceh utamakan pruet dilee. Keupeu bendera meunyoe pruet ureung Aceh mantong deuk, kon tacok tatiek lam parek keudeh/Saya bukan tidak suka dengan bendera, tapi orang Aceh harus kita utamakan dulu masalah perut (kesejahteraan)-nya. Untuk apa bendera kalau orang Aceh masih lapar, ambil lempar ke parit saja,” kata Apa Karya.
Salah satu Tuha Peuet Partai Aceh ini tidak menampik bahwa bendera dan lambang Aceh adalah salah satu yang diamanahkan dalam MoU Helsinki yang telah diproduk dalam sebuah regulasi yakni Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Tapi, menurutnya, masalah tersebut masih bisa dimusyawarahkan setelah semua keinginan masyarakat Aceh terpenuhi. “Meunyoe rakyat Aceh ka seunang, peu bandira ta keuneuk peu’ek, peu bandira cap bak jok, peu cap Kakbah, silakan saja. Yang peunteng beusijahtra dilee ureung Aceh/Kalau rakyat Aceh sudah senang, apa pun bendera yang ingin kita kibarkan, apakah dia bendera cap pohon ijuk atau cap Kakbah, silakan saya. Yang penting, orang Aceh sejahtera lebih dulu,” kata Apa Karya.
Terkait permintaan Wapres Jusuf Kalla agar bendera Bintang Bulan diubah, Apa Karya mengatakan memang itu adalah hal yang harus dijalankan, lantaran ada undang-undang yang mengatur persoalan tersebut. Apa Karya yakin, permasalahan bendera Aceh akan terus berpolemik jika tidak mau diubah sedikit pun seperti permintaan Wapres JK. “Jakarta pasti han dibie meunyoe hana taubah, aleuh nyan jak tanyoe ta ubah nyoe ta ubah jeh, man kon ka lagei buet aneuk miet. Man kiban chit, bek lei that tapike soai nyan, masalah kesejahteraan dilee yang peunteng,” sebut Apa Karya.
Dalam kesempatan itu, Apa Karya juga menegaskan, keinginan dirinya untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017, bukan murni keinginan pribadinya, melainkan keinginan masyarakat yang menaruh harapan padanya.
Apa Karya mengaku, selama ini malu lantaran tak ada perubahan yang signifikan terhadap Aceh pascadamai. “Sudah sekian lama, apa yang kita rasakan, semuanya jauh dari harapan. Ini yang menjadi motivasi saya, jika diberikan izin oleh Allah saya akan mewujudkan apa yang diminta masyarakat Aceh, semampu saya,” ujar Apa Karya.
Ditanya bagaimana jika dalam pilkada nanti ia tak mendulang banyak suara atau kalah, Apa Karya menegaskan tak mau mengambil pusing terkait itu. Jika kalah, ia justru menganggap dirinya tetap menang. “Meunyoe talo, lon ka meunang, lon ka glah ngon ureung Aceh. Laju tawoe u gampong, nyompat nanggroe lon pulang, tameulakei nyang get keu Aceh. Meunyoe lon chit hana sapeu, peng hana, pengalaman pih tan, tapi lon nawaitu lillahi ta’ala demi kepentingan Aceh nyoe,” pungkas Apa Karya berbahasa Aceh. (dan)

Minggu, 08 Mei 2016

Komunikasi politik adalah:




Komunikasi politik adalah fungsi penting dalam sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Bahkan, komunikasi politik dinyatakan sebagai “urat nadi” proses politik. Bagaimana tidak, aneka struktur politik seperti parlemen, kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warganegara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini. Setiap struktur jadi tahu apa yang telah dan akan dilakukan berdasarkan informasi ini.


Komunikasi politik banyak menggunakan konsep-konsep dari ilmu komunikasi oleh sebab, ilmu komunikasi memang berkembang terlebih dahulu ketimbang komunikasi politik. Konsep-konsep seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan feedback sesungguhnya juga digunakan dalam komunikasi politik. Titik perbedaan utama adalah, komunikasi politik mengkhususkan diri dalam hal penyampaian informasi politik. Sebab itu, perlu terlebih dahulu memberikan definisi komunikasi politik yang digunakan di dalam tulisan ini. Potret Indonesia

R.M. Perloff mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dengan mana pemimpin, media, dan warganegara suatu bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Dalam definisi ini, Perloff menjadi media sebagai pihak yang ikut melakukan komunikasi politik.

Definisi komunikasi politik adalah seluruh proses transmisi, pertukaran, dan pencarian informasi (termasuk fakta, opini, keyakinan, dan lainnya) yang dilakukan oleh para partisipan dalam kerangka kegiatan-kegiatan politik yang terlembaga. Definisi ini menghendaki proses komunikasi politik yang dilakukan secara terlembaga. Sebab itu, komunikasi yang dilakukan di rumah antarteman atau antarsaudara tidak termasuk ke dalam fokus kajian. Meskipun demikian, konsep-konsep yang dikaji di dalam komunikasi politik sangat banyak, yang oleh sebab keterbatasan tempat, maka hanya akan diambil beberapa saja.

Skema Kerja Komunikasi Politik

Untuk mempermudah penjelasan, perlu kiranya diberikan sekadar skema proses komunikasi politik. Skema tersebut berguna untuk melakukan analisis atas proses komunikasi politik yang nanti akan dipelajari.


  • Komunikator = Partisipan yang menyampaikan informasi politik
  • Pesan Politik = Informasi, fakta, opini, keyakinan politik
  • Media = Wadah (medium) yang digunakan untuk menyampaikan pesan (misalnya surat kabar, orasi, konperensi pers, televisi, internet,
  • Demonstrasi, polling, radio)
  • Komunikan = Partisipan yang diberikan informasi politik oleh komunikator
  • FeedBack = Tanggapan dari Komunikan atas informasi politik yang diberikan oleh komunikator


Secara operasional, komunikasi politik juga dapat dinyatakan sebagai proses penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu hingga memberikan efek (feedback).

Komunikator dan Komunikan

Komunikator dalam proses komunikasi politik dapat diposisikan oleh beragam pihak. Parlemen, partai politik, kelompok kepentingan, warganegara, presiden, menteri, pengamat politik, dan lain sebagainya. Mereka menjadi komunikator jika menjadi partisipan yang menyampaikan pesan-pesan politik, dan berubah menjadi komunikan jika mereka berposisi sebagai penerima.

Partisan Bias. Dalam komunikasi politik dikenal istilah partisan bias. Artinya, kecenderungan melebih-lebihkan posisi diri dan tindakan suatu kelompok ketimbang kelompok lain. Partisan bias cenderung berakibat pada ketidakakuratan fakta. Partisan bias tampak saat seorang anggota parlemen memposisikan partainya lebih bagus dan komitmen pada kesejahteraan rakyat ketimbang partai lain.

Demikian pula, komunikan dapat saja membelokkan pemahaman atas apa yang disampaikan komunikator. Misalnya, ketika pemerintahan SBY memberlakukan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan uang bantuan, sehingga dapat langsung dirasakan penerima. Ini ditanggapi berbeda oleh lawan-lawan politik dan warganegara yang kontra kebijakan tersebut, yang diwakili dengan pernyataan “pemerintah Cuma mengalihkan perhatian dari ketidakmampuan mengurangi angka kemiskinan” dan sejenisnya.

Media

Media menempati tempat strategis di dalam kajian komunikasi politik. Terlebih lagi, dunia kini tengah berada di peralihan antara Era Industrik menjadi Era Informasi. Informasi menjadi komoditi yang “laku” dipasarkan layaknya barang-barang seperti mobil, motor, sepeda, dan air conditioner. Dalam proses komunikasi pun, media memperoleh peranan yang semakin signifikan terutama setelah ditemukannya media-media baru akibat hasil perkembangan teknologi.

Contoh media adalah surat kabar (misalnya Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika), televisi (Metro TV, RCTI, SCTV, TV One, Al Jazeerah, CNN), website (detik.com, kompas-online, tempo-interaktif), majalah (tempo, gatra), dan masih banyak lagi. Media-media tersebut memiliki karakteristik berupa keunggulan maupun kelemahannya, dan ini dapat dijelaskan melalui Teori Medium.

Media Bias. Media bias merupakan kecenderungan media untuk melakukan pemberitaan secara tidak berimbang. Jika partisan bias dilakukan oleh komunikator, maka media bias adalah kecenderungan media untuk tidak memberitakan fakta secara berimbang. Apa yang disampaikan media akan diserap oleh komunikan dan memunculkan FeedBack yang tidak akurat.

Medium Theory. Teori ini menjelaskan tentang alat yang digunakan sebagai media penyampai pesan punya pengaruh besar atas sifat dan isi komunikasi manusia. Marshall McLuhan lewat karya penelitiannya The Guttenberg Galaxy (1962) menceritakan proses perubahan dari komunikasi “oral” menjadi komunikasi tertulis (cetak). Revolusi alat cetak ini yang membuat ajaran Protestantisme menyebar cepat ke seluruh penjuru Eropa. Selain itu, ia juga menceritakan soal terjadinya peralihan dari komuniasi tercetak menjadi elektronik. Komunikasi lewat media elektronik ini membuat manusia mampu memahami dunia secara kolektif sehingga memunculkan apa yang disebutnya sebagai Global Village (Desa Global).

Efek dari peristiwa “baku-hantam” di parlemen tentu berbeda, jika dinikmati melalui media yang berbeda. Efek marah, kesal, atau lucu lebih mudah muncul jika peristiwa tersebut kita saksikan melalui televisi ketimbang surat kabar. McLuhan menyebut ini sebagai “hot” media dan “cold” media. Televisi dan media elektronik lagi bersifat “hot” media, sementara surat kabar bersifat “cold” media.

“Hot media” artinya komunikan harus menggali atau mampu memperoleh makna lain setelah menyaksikan peristiwa “baku-hantam” melalui televisi. Sementara itu, jika melalui surat kabar, pemaknaan terbatas pada kalimat-kalimat yang ditulis wartawan. Variasi makna pada surat kabar dapat diperoleh jika terdapat image (foto) dan itupun tidak terlalu banyak oleh sebab keterbatasan tempat.

Media Logic. Media Logic adalah konsep yang mengindikasikan pengaruh media untuk merepresentasikan peristiwa yang kita sebut sebagai “realitas.” Media sebab itu dapat mengkonstruksi peristiwa dan hasil rekaannya, setelah dipublikasi, dinyatakan sebagai kenyataan yang sesunggunya. Contoh dari ini adalah film Pemberontakan G30S/PKI yang diproduksi pemerintah Orde Baru. Film ini mengkonstruksi peristiwa “pemberontakan” yang didalangi oleh PKI. Film tersebut terus diputar setiap tanggal 30 September di Indonesia, setiap tahun. Akhirnya, masyarakat mengira bahwa itulah kejadian pemberontakan yang sebenarnya.

Media logic ini dipertentangkan dengan Party Logic, sebagai pola yang lebih “tua”. Party logic adalah konstruksi realitas oleh partai politik melalui penerbitan partai, seperti surat kabar, majalah, ataupun pamflet. Kini, party logic mendapat desakan yang kuat dari media, yang sebagian besar dimiliki oleh para pengusaha. Konstruksi realitas sebab itu semakin sulit untuk dikendalikan oleh partai politik.

Editorial. Editorial adalah pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh dewan redaksi suatu media di dalam setiap edisi penerbitan. Surat kabar seperti Kompas memuatnya dalam kolom Tajuk Rencana dan Kartunnya. Editorial ini menjelaskan posisi media dalam isu-isu penting suatu penerbitan. Metro TV (pemberitaan elektronik) memuat Editorialnya setiap pagi hari, yang berisikan pokok-pokok masalah yang harus dicermati dan mengajak masyarakat berpikir akan masalah tersebut.

Pesan Politik

Pesan politik adalah isu-isu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Diyakini bahwa komunikator politik selalu “merekayasa” pesan politik sebelum itu disampaikan kepada komunikan. Artinya, suatu pesan tidak pernah dibuat secara sembarang oleh sebab seluruh komunikator percaya selalu ada FeedBack dalam setiap komentar mereka. Penentuan isu ini berkait dengan konsep-konsep Manajemen Isu dan Kepemilikan Isu.

Manajemen Isu. Manajemen isu adalah istilah untuk menggambarkan langkah-langkah strategis komunikator politik guna mempengaruhi kebijakan publik seputar masalah-masalah yang tengah hangat dipertikaikan masyarakat. Dalam kasus kenaikan harga BBM misalnya, PDIP berusaha mengambil simpati warganegara dengan secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut meskipun akhirnya kenaikan tersebut tidak bisa dicegah. Sebagai partai yang tidak terserap ke dalam pemerintahan, PDIP hadir dengan isu-isu yang “mengkritis” kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY.

Sebab itu, komunikator politik selalu membicarakan isu-isu “hangat” ketimbang isu-isu “dingin.” Misalnya, kini hampir tidak ada partai politik yang berbicara tentang “orang hilang” atau “lumpur Lapindo”. Isu-isu tersebut hampir dapat disebut sebagai isu “dingin” dan jika dibicarakan pada publik maka tidak akan meningkatkan popularitas partai di mata masyarakat.

Kepemilikan Isu. Kepemilikan isu terjadi ketika pemilih yang beragam menganggap bahwa partai atau komunikator politik tertentu lebih layak untuk membawakan isu itu ketimbang pihak lain. Hal ini diketahui secara baik oleh PKS, misalnya, bahwa isu-isu Islam sudah jenuh diserahkan masyarakat pada partai-partai Islam lain seperti PPP, PKB, PAN, atau PBB. Masyarakat kemungkinan sekarang menganggap kepemilikan isu Islam terletak pada PKS.

--------------------------------------------------------------------------
Referensi
  1. R.M. Perloff, Political Communication: Politics, Press, and Public in America(New Jersey and London : Lawrence Erlbaum, 1998)
  2. Dennis McQuail, Political Communication, dalam Mary Hawkesworth and Maurice Kogan, Encyclopedia of Government and Politics, Volume 1, (London: Routledge, 1992)
  3. Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Encyclopedia of Political Communication, (California: Sage Publications, 2008)
tags:
pengertian komunikasi politik komunikator komunikan pesan politik agenda setting media logic videomalaise konsep media bias konsep partisan bias pengertian komunikasi politik komunikator komunikan pesan politik pengertian komunikasi politik

Aceh Krisis Pemimpin?

Oleh Hasbi Armas
SEBELUM kita berbicara lebih jauh tentang krisis pemimpin, kita sepakati dulu definisi dari pemimpin. Pemimpin itu bermacam-macam level atau tingkatannya, dimulai dari pemimpin keluarga, pemimpin desa, pemimpin kecamatan, pemimpin kabupaten, dan pemimpin provinsi atau Gubernur dan juga pemimpin negara.
Barangkali banyak yang tak sependapat jika Aceh dikatakan krisis pemimpin, tetapi tidak jauh dari kebenaran bahwa Aceh kekurangan pemimpin. Indikatornya adalah mereka-mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin Aceh atau gubernur, tersebutlah nama dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang merupakan dua nama yang menjadi Gubernur dan wakil gubernur yang sedang berkuasa. Kendati pun baru mencalonkan diri, tetapi publik tahu kaliber atau kapasitas mereka.
Kita teringat Tgk Daud Beureueh (Ayahanda M Daud Beureueh), Muzakkir Walad dan terakhir Ibrahim Hasan. Saya juga bergaul dengan salah satu tokoh Aceh yaitu H Dimurthala yang menurut saya mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin selevel gubernur.
Ibrahim Hasan kita kenal yang berhasil membebaskan rakit di kawasan pantai Barat-Selatan Aceh, dan membebaskan Banda Aceh dari banjir Krueng Aceh melalui Proyek Pengamanan dan Pengaturan Sungai Krueng Aceh (P3SA). Sementara Prof Ali Hasjmy mampu membangun Kota Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, yang saat ini berdiri megah dua perguruan tinggi negeri Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Dan Muzakkir Walad juga telah membesarkan PT Arun dan mengelola gas alam cair.
Butuh terobosan
Sekarang pertanyaannya adalah apa yang telah dilaksanakan oleh pasangan dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf? Kalau hanya untuk menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya, siapa saja bisa. Tetapi yang dibutuhkan adalah terobosan-terobosan pembangunan yang menguntungkan rakyat Aceh. Misalnya adalah mengatasi krisis energi listrik supaya arus listrik tidak padam lagi atau selalu padam mendadak.

Terkait soal energi listrik, mungkin jalan keluarnya adalah dengan menyiapkan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 700 MW, tentu saja ini membutuhkan dana investasi sebesar 700 x Rp 10 miliar yaitu Rp 7 triliun. Tetapi hasilnya adalah semua industri akan berkembang dan arus listrik terus menyala. Dan sejarah akan mencatat bahwa Gubernur Aceh berhasil mengatasi krisis energi, yang pada gilirannya dapat menyejahterakan rakyat